Pedoman PPNS Polisi Pamong Praja

A. Kedudukan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin melalui Pimpinan Unit Organisasi.

B. TUGAS

  1. PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang membuat Kekuatan Pidana yang berlaku dalam wilayah hukum dimana PPNS tersebut ditempatkan.
  2. Pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS adalah sesuai dengan Peraturan Perundang – undang yang berlaku.
  3. PPNS dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

 C. KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya PPNS mempunyai wewenang ;

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana.
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  7. Mendatangkan orang ahli atau diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
  8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabakan.
  10. Dalam melakukan tugasnya Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
  11. Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidik dan tindak lanjutannya sampai penyelesaian dipengadilan.