Lingkup Tugas, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas (Pasal 4 PP No. 6 Tahun 2010) menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Polisi Pamong Prajamempunyai hak (Pasal 7 PP No. 6 tahun 2010):

  1. Sarana dan Prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  2. Diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban (Pasal 8 PP No. 6 Tahun 2010):

  1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
  2. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
  3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  4. Melaporkan kepada Kepolisian Negeri Republik Indonesia atas ditemukannya atau patur diduga adanya tindak pidana.
  5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patur diduga adanya pelanggaran terhadap Perda.

 

PETUGAS PELAKSANAAN PENGAMANAN

Melakukan himbauan kepada pemilik toko, pedagang tetap, PKL agar senatiasa memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah Kota Banjarmasin.

Melaksanakan langkah – langkah preventif dengan cara – cara persuasif baik itu bersifat perorangan maupun kelompok – kelompok yang rawan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota.

LARANGAN BAGI PETUGAS

Melakukan negosiasi dengan para pelanggaran Perda. Melakukan kerjasama dengan pihak – pihak terkait upaya membatalkan, membocorkan, kegiatan – kegiatan penegak Perda dan Peraturan Walikota.

Melakukan kegiatan diluar pada saat sedang melaksanakan tugas, kecuali atas perintah Pimpinan.

Melakukan kegiatan – kegiatan yang dianggap mencemarkan nama baik institusi / lembaga Satuan Polisi Pamong Praja.