Dasar Hukum

  1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
  2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
  5. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2012 tentang Tugas Poko,Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Banjarmasin.
  6. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kapolri Nomor119/1527/SJ Tahun 2002 dan Nomor Pol : B/2300/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Kerjasama Pembinaan dan Ketertiban Umum serta Pemeliharan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
  7. Perjanjian Kerjasama Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda Kalimantan Selatan No : 119/565/PEM No. Pol : B/480/XII/2002 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.